Diiringi isak tangis, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi akhirnya meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Pernyataan kontroversialnya yang menuding ada ulama di Madura terlibat jaringan narkotika berbuntut panjang hingga membawanya ke meja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Aboe diperiksa MKD selama hampir dua jam pada Selasa siang. Selepas pertemuan itu, ia mengakui kesalahannya dengan suara bergetar. “Saya minta maaf sedalam-dalamnya karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir dan salah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Permohonan maaf ini secara khusus ia tujukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama di empat kabupaten Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Tak lupa, ia juga memohon ampun kepada para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat yang merasa tersinggung akibat ucapannya.
Semua polemik ini bermula dari rapat kerja Komisi III DPR dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepekan sebelumnya. Dalam rapat itu, Aboe melontarkan pernyataan yang menyulut api, mengaitkan figur ulama dengan peredaran barang haram. Sontak, ucapannya viral dan memicu kegaduhan di ruang publik, khususnya di kalangan masyarakat Madura.
Namun, Aboe berkilah bahwa niatnya sama sekali bukan untuk menyudutkan. Ia mengklaim ucapannya adalah bentuk keprihatinan mendalam atas ancaman narkoba yang bisa menyusup ke lingkungan mana pun, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Ia hanya berharap BNN memberi perhatian ekstra.
“Saya hanya ingin menunjukkan keprihatinan. Namun cara penyampaian saya yang kurang tepat sehingga menimbulkan multitafsir,” jelasnya. Ia mengakui pemilihan diksi yang gegabah telah melukai banyak pihak dan bisa disalahpahami sebagai penghinaan terhadap marwah ulama dan pesantren.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret, Aboe berjanji tidak akan berhenti pada permintaan maaf lisan. Ia berencana akan turun langsung, bersilaturahmi dengan para tokoh agama di Madura yang kecewa atas pernyataannya. Baginya, langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan.
Menariknya, Aboe justru menegaskan bahwa ulama dan pondok pesantren adalah pilar utama bangsa dalam menjaga moral. Ia memandang peran mereka sangat strategis sebagai garda terdepan dalam edukasi dan pencegahan bahaya narkotika di tengah masyarakat.
Sementara itu, nasib Aboe di tangan MKD masih menjadi teka-teki. Anggota Komisi III ini bungkam seribu bahasa saat ditanya mengenai sanksi yang mungkin dijatuhkan kepadanya. Sikap serupa juga ditunjukkan pimpinan MKD yang menolak berkomentar, membuat hasil sidang kehormatan ini masih misterius.
Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit bagi sang legislator. “Saya berkomitmen untuk terus menjaga etika, kehormatan, dan marwah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” pungkasnya, menjadikan insiden ini sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati dalam berucap di masa mendatang.