Gagasan kontroversial ‘perang tiket’ haji yang sempat memicu gaduh publik akhirnya layu sebelum berkembang. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf secara terbuka memberi sinyal akan mengunci rapat wacana tersebut setelah menuai badai kritik dari berbagai penjuru, termasuk dari para legislator di Senayan.
Di hadapan anggota Komisi VIII DPR pada Selasa (14/4/2026), Irfan mengakui bahwa ide ini memang sedang dikaji di internal kementeriannya sebagai salah satu terobosan. Namun, ia juga sadar betul riak yang ditimbulkannya. “Saya adalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini dan kalo itu dianggap terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu,” ujarnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu bahkan secara ksatria mengambil tanggung jawab penuh atas polemik yang terjadi. Ia menegaskan, dengan persiapan haji yang sudah di depan mata dan kloter pertama akan terbang pada 22 April, fokus utama saat ini adalah memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Polemik ini sejatinya bermula dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Haji melakukan revolusi penyelenggaraan haji untuk memangkas antrean yang mengular puluhan tahun. Dari arahan itulah, muncul gagasan menghapus sistem daftar tunggu dan kembali ke mekanisme pendaftaran langsung, atau yang populer disebut ‘war tiket’.
Menariknya, sistem ‘siapa cepat dia dapat’ ini bukanlah hal baru. Irfan menjelaskan bahwa mekanisme serupa pernah berlaku di Indonesia sebelum era Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dulu, pemerintah cukup mengumumkan kuota dan biaya haji, lalu membuka pendaftaran bagi siapa saja yang mampu secara finansial dan fisik untuk langsung melunasi.
Namun, ide untuk kembali ke masa lalu ini langsung ditolak mentah-mentah oleh parlemen. Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyebut wacana ini sangat tidak tepat dilontarkan di tengah jutaan orang yang menanti dengan sabar. “Hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war tiket,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Di sisi lain, persoalan utamanya adalah rasa keadilan. Menurut Selly, skema rebutan tiket ini jelas mencederai hak 5,6 juta calon jemaah yang telah patuh mengikuti sistem antrean selama bertahun-tahun. Ia mendesak kementerian untuk memprioritaskan keberangkatan mereka yang sudah lebih dulu mendaftar dan menunggu.
Angka 5,6 juta calon jemaah dalam daftar tunggu memang bukan sekadar statistik. Angka itu merepresentasikan harapan, tabungan, dan penantian panjang warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Wacana ‘war tiket’ dikhawatirkan hanya akan menguntungkan mereka yang berduit, mengabaikan esensi kesabaran dan keadilan dalam penantian ibadah.
Sementara itu, dengan wacana ‘perang tiket’ yang kini disimpan rapat, bola panas kembali ke tangan pemerintah. Tugas berat untuk mencari solusi inovatif demi memangkas antrean haji tanpa mengorbankan rasa keadilan bagi jutaan orang kini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan usai musim haji tahun ini berakhir.