Masyarakat di kawasan perbatasan negara kini mendapat perhatian khusus untuk mendapatkan hunian yang layak. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memastikan warga di beranda terdepan NKRI tak luput dari program perumahan pemerintah.
Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan komitmen ini saat menghadiri peluncuran program gentengisasi sekaligus serah terima kunci rumah subsidi di Pesona Kahuripan 12, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu lalu. Menurutnya, akses hunian layak menjadi bagian dari strategi penguatan kawasan perbatasan.
“Melalui BNPP, kami memastikan masyarakat di beranda terdepan NKRI juga mendapatkan akses hunian yang layak sebagai bagian dari penguatan kawasan perbatasan negara,” ungkap Makhruzi.
Program gentengisasi merupakan bagian dari target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta unit rumah. Sasarannya jelas: masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan hunian terjangkau.
Makhruzi menjelaskan, pembangunan perumahan bukan sekadar urusan fisik belaka. Program ini dirancang sebagai upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Proyek di Pesona Kahuripan 12 bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan perwujudan martabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan berkualitas,” terangnya mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI.
Yang menarik dari program gentengisasi adalah keterlibatan UMKM lokal sebagai pemasok material bangunan. Inovasi ini dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan dampak berganda bagi masyarakat sekitar.
“Ini menjadi bukti bahwa sektor perumahan dapat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Makhruzi mengapresiasi model kolaborasi tersebut.
Sebagai pelayanan dasar yang menjadi kewajiban negara, urusan perumahan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP RI. Keduanya berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) demi keberlanjutan program.
Makhruzi merinci tiga strategi kolaborasi antarlembaga tersebut. Pertama, percepatan perizinan di daerah supaya pembangunan rumah subsidi berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.
Kedua, optimalisasi aset lahan milik pemerintah daerah untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian rakyat. Ketiga, fokus pembangunan perumahan di kawasan perbatasan melalui sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP.
Pejabat bintang dua itu berharap sinergi semua pemangku kepentingan terus menguat. “Semoga kerja keras seluruh stakeholder yang terlibat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.