Angin segar bagi para pencari kerja tampaknya belum akan berhembus kencang dalam waktu dekat. Sebuah survei dari kalangan pengusaha mengungkap fakta muram: dua dari tiga perusahaan di Indonesia ternyata tidak berminat menambah pegawai baru.
Bahkan, sentimen pesimisme ini merentang hingga jangka panjang. Separuh dari total perusahaan yang disurvei menyatakan tidak memiliki rencana ekspansi bisnis setidaknya untuk lima tahun ke depan. Ini adalah sinyal kuat bahwa dunia usaha tengah mengambil posisi defensif.
Lantas, apa biang keladinya? Kalangan dunia usaha menunjuk pada lesunya iklim investasi, terutama di sektor-sektor yang selama ini menjadi lumbung penyerapan tenaga kerja. Arus modal yang masuk dinilai belum mengalir deras ke industri padat karya seperti manufaktur.
Ironisnya, keengganan merekrut ini terjadi di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang solid di atas 5 persen. Kalangan kamar dagang dan industri melihat adanya paradoks: mesin ekonomi memang berputar, namun gerbong penciptaan lapangan kerja berkualitas justru berjalan lambat.
Pasar tenaga kerja nasional memang menghadapi tantangan struktural yang pelik. Di satu sisi, angka pengangguran resmi masih bertengger di atas 7 juta orang. Di sisi lain, lebih dari separuh angkatan kerja, atau sekitar 57 persen, justru terserap di sektor informal dengan produktivitas dan kesejahteraan yang rentan.
Kondisi ini diperparah dengan data bahwa sekitar 32 persen pekerja tidak bekerja secara penuh waktu (underemployed). Artinya, meskipun ada aktivitas ekonomi, kapasitas penyerapan tenaga kerja formal dan berkualitas masih sangat terbatas.
Menariknya, tren investasi yang terjadi belakangan ini cenderung bergeser dari sektor manufaktur. Padahal, industri inilah yang secara historis mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah dalam jumlah masif, sesuai dengan struktur demografi angkatan kerja Indonesia.
Faktor regulasi ketenagakerjaan juga menjadi sorotan tajam. Meski niatnya melindungi pekerja, beberapa aturan dinilai justru kontraproduktif terhadap iklim investasi. Salah satu ganjalan utamanya adalah kewajiban pesangon yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan.
Sebagai perbandingan, kewajiban pesangon di Indonesia bisa mencapai 19 bulan gaji untuk masa kerja tertentu. Angka ini terpaut sangat jauh dari Vietnam, salah satu rival utama RI dalam menarik investasi, yang kewajibannya hanya sekitar 5 bulan gaji untuk masa kerja 10 tahun.
Struktur biaya tenaga kerja yang tinggi, ditambah gangguan rantai pasok global, pada akhirnya menekan daya saing industri nasional. Kondisi ini bahkan memicu tren relokasi beberapa pabrik ke negara lain yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif dan efisien.
Karena itu, seruan untuk menyeimbangkan antara proteksi pekerja dan daya tarik investasi kembali mengemuka. Tujuannya jelas: memastikan regulasi tidak hanya melindungi mereka yang sudah bekerja, tetapi juga membuka pintu kesempatan seluas-luasnya bagi jutaan orang yang masih menanti pekerjaan layak.